Hindari Gelombang Peningkatan Covid-19 Pada Liburan Natal dan Tahun Baru, PPKM Diperpanjang Lagi

Gunungkidul – Rakor evaluasi pelaksanaan PPKM melalui virtual Zoom dipimpin langsung Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan diikuti oleh 350 lebih dari unsur Kementerian, Kodam, Polda, Gubernur, Bupati Walikota se-Jawa Bali, pada hari Selasa (21/9).

Bupati H. Sunaryanta didampingi Sekretaris daerah Ir.Drajad Ruswandono.,MT, Asisten I Dra. Siwi Iriyanti, MA, Forkopimda, Kepala OPD hadir dalam arahan Menko Maritim dalam rangka evaluasi PPKM.

Berakhirnya masa PPKM periode 14 -20 September 2021 sesuai kebijakan pemerintah kembali diperpanjang selama 2 Minggu ke depan dari tanggal 21 hingga 5 Oktober 2021.

Dalam arahannya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam masa penyesuaian pelonggaran atau pengetatan pada masa perpanjangan hingga tanggal 5 Oktober 2021 menegaskan Kementerian Kesehatan untuk segera mempercepat distribusi QR Code Peduli Lindungi.

Melakukan penguatan 3T, penggunaan Peduli Lindungi dan pelaksanaan PPKM untuk menahan jumlah kasus pada tingkat yang rendah sehingga dapat mencegah terjadinya gelombang baru.

Selain itu mendorong akselerasi vaksinasi harus terus dilakukan yang merupakan syarat perlu untuk proses transisi menuju endemic.
Mempercepat vaksinasi bagi lansia di Kabupaten Kota yang masih tertinggal yang harus dicapai maksimal bulan Oktober untuk menghindari gelombang peningkatan kasus covid-19 akibat liburan Natal dan Tahun Baru.

Menteri juga mengingatkan tetap meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan PPKM dan disiplin Prokes ditempat publik dan tindakan tegas tanpa terkecuali.

Sedangkan perkantoran non esensial di kabupaten kota level 3 dapat melakukan 25%WFO bagi pegawai yang sudah di vaksin dan harus sudah memakai QR Peduli Lindungi.

Evaluasi pelaksanaan PPKM akan terus dilakukan setiap 1 Minggu sekali, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang cepat.

Dalam rakor evaluasi tersebut juga disampaikan evaluasi dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kominfo serta dari para Gubernur.

Akses layanan vaksinasi lansia yang belum mencapai peningkatan pengaruh dari beberapa hal diantaranya karena terdesak dengan prioritas yang lain, kendala anggota keluarga yang tidak bisa mengantar, ketakutan lansia dan keluarga kekhawatiran keamanan vaksin, komorbid yang dimiliki lansia sehingga menjadi alasan SDM takut memvaksin dan kendala akses transportasi dan teknologi. Melihat itu perlu solusi di dorong oleh pemerintah daerah dengan melakukan upaya vaksinasi bersama, sosialisasi dan edukasi bersama melalui berbagai media daring, lokal maupun para tokoh, sosialisasi dari badan profesi kepada nakes dan mendekatkan akses vaksinasi melalui vaksinasi mobile.

 

sumber: gunungkidulkab.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *