WONOSARI – Penanganan corona di Gunungkidul hingga sekarang sudah menelan anggaran Rp68,08 miliar. Jumlah ini dipastikan masih bisa bertambah karena penyebaran wabah masih berlangsung.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, untuk penangan corona, pemkab sudah mengalokasikan anggaran Rp71 miliar. Alokasi ini untuk pembiayaan di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi RSUD Wonosari, RSUD Saptosari, Dinas Sosial, BPBD dan Dinas Kesehatan.
Menurut dia, belum seluruh anggaran terserap karena hingga kini penyerapan masih di kisaran 95,34% atau terpakai Rp68,08 miliar. Hal ini berarti masih ada saldo sekitar Rp3,3 miliar yang tersimpan di masing-masing OPD. “Alokasi terbesar ada di dinas kesehatan yang nilainya mencapai Rp23,6 miliar,” kata Saptoyo kepada Harianjogja.com, Minggu (13/12/2020).
Ia menjelaskan, penggunaan anggaran dalam penangaan disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh, untuk dinas sosial ada yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak. Sedangkan di BPBD ada yang digunakan untuk pembelian disinfektan, pengadaan masker hingga penyediaan fasilitas guna mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat.
Menurut Saptoyo, jumlah anggaran untuk penangan masih bisa bertambah. Hal ini tak lepas, penyebaran wabah yang hingga sekarang belum bisa dikendalikan. Ia pun tidak khawatir berkaitan dengan anggaran karena pemkab masih memiliki dana yang tersimpan dalam Belanja Tak Terduga.
Ditambahkan dia, di awal munculnya wabah corona, pemkab diminta melakukan refocusing anggaran. Total anggaran yang berhasil dipindahkan mencapai Rp210 miliar dana dimasukan ke BTT. Meski demikian, sambung dia, pada saat pembahasan APBD Perubahan 2020, ada pengurangan sekitar Rp71 miliar untuk program kegiatan pembangunan.
“Jadi dana BTT yang tersedia hanya139,8 miliar,” kata Saptoyo.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan, pihaknya terus berkomitmen dalam upaya penanganan corona. Untuk masalah anggaran tidak ada masalah karena masih memiliki anggaran sekitar Rp71 miliar di BTT.
Dia tidak menampik anggaran yang tersimpan di BTT akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran secara keseluruhan miliki pemkab. Meski demikian, ia optimistis penyerapan bisa dioptimalkan karena dana bisa digunakan membeli vaksin untuk masyarakat.
“Ya kalau ada perintah membeli, kami siap dan dana BTT bisa digunakan. Jadi tidak ada masalah karena kami siap,” pungkasnya.
sumber: harianjogja.com
