WONOSARI–Penghapusan denda untuk pajak kendaraan bermotor kembali diperpanjang sampai akhir Desember. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk keringanan akibat adanya pandemi Covid-19.
Kepala Unit Register dan Identifikasi (Regident), Satlantas Polres Gunungkidul, Ipda Slamet mengatakan, penghapusan denda untuk pajak kendaraan bermotor seharusnya berakhir pada 30 September. Meski demikian, kebijakan dari Pemerintah DIY memutuskan memperpanjang dan akan berlakuk hingga akhir Desember.
“Dengan kebijakan ini, maka tidak ada denda untuk keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun,” kata Slamet kepada wartawan, Minggu (4/10/2020).
Dia mejelaskan, penghapusan denda dilakukan untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat karena dampak adanya pandemi Covid-19. Menurut Slamet, di awal-awal pandemi, pengurusan SIM sempat ada kelonggaran, namun pelaksanaan hanya sampai Juni dan tidak diperpanjang lagi.
“Sekarang sudah berjalan seperti biasa. Apabila terlambat mengurus perpanjangan masa berlaku SIM, maka harus buat baru. Untuk itu, kami mengimbau kepada pemilik yang sudah akan habis agar segera mengurus perpanjangan,” katanya.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Samsat Gunungkidul, M Yulianto mengatakan, perpanjangan pengapusan denda pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Peraturan Gubernur No.82/2020. Didalam peraturan ini tidak hanya menyangkut denda keterlambatan pajak, namun juga meiputi penghapusan denda bea balik nama kendaraan. “Denda memang dihapuskan sementara waktu,” kata Yulianto.
Menurut dia, penghapusan denda belaku sejak April lalu dan sudah diperpanjang sebanyak tiga kali. Hal ini dikarenakan batas waktu penghapusan berlaku selama tiga bulan dan melalui rapat koordinasi yang melibatkan kabupaten dan kotamadya di DIY diputuskan adanya perpanjangan hingga akhir tahun. “Adanya pandemic menjadi salah satu pertimbangan untuk penghapusan,” katanya.
Meski ada pandemi, Yulianto mengaku tingkat kepatusan masyarakat di Gunungkidul masih sangat baik. Adapun target pajak kendaraan bermotor sebesar Rp66 miliar dan biaya balik nama kendaraan bermotor di tahun ini sebesar Rp29 miliar.
“Diperlukan kerja keras untuk mensosialisasikan pembayaran pajak tepat waktu. Kami pun optimitis target bisa tercapai di akhir tahun,” katanya.
sumber: harianjogja.com
