Bertempat di ruang Bangun Desa Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPAKBPMD) Kabupaten Gunungkidul beberapa waktu yang lalu dilaksanakan kegiatan Advokasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Gunungkidul. Sebagai penyelenggara kegiatan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3APP) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan Advokasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gunungkidul. Bagaimana peran OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam bersinergi untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Gunungkidul.
Kegiatan di DP3AKBPMD dibuka oleh Bapak Sujoko, S.Sos. MSi menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran dari OPD, instansi vertikal Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Anak, LSM serta dari dunia usaha termasuk perbankan di Kabupaten Gunungkidul. Dalam kesempatan tersebut Drs. Sujoko, MSi menyampaikan bahwa mewujudkan Kabupaten Layak Anak menjadi tugas kita bersama dan agar semua OPD, instasi vertikal dan lembaga bisa saling melengkapi informasi, data dan kegiatan dalam mendukung program KLA tersebut. Dan dengan mengucap Bismillah kegiatan advokasi pada hari itu secara resmi dibuka. Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dihadiri Adriana, S.Sos.MAP Kasi Pembinaan dan Pengembangan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Gunungkidul mewakili Kepala DPK Kabupaten Gunungkidul.
Materi Advokasi hari itu diawali dengan laporan dari Kabid Pemberdayaan Perlindungan Perempuan anak, Dra. Rumi Hayati menyampaikan tentang tantangan mewujudkan KLA yaitu:
- Inovasi di 5 kluster belum tererlaporakan dan terdokumentasikan dengan baik
- Keterlibatan dunia usaha media masa, lsm/organisasi masyarakat. Akadeemisi belum optimal
- Komitmen OPD dalam meeeeujudkan KLA kurang optimal
- Anggaran APBD yang minim
- Belum semua OPD melibatkan forum anak
Selanjutnya materi dari Bapak Nyadi Kasmorejo fasilitator Kabupaten Layak Anak (KLA) Nasional menyampaikan bahwa di lapangan informasi tentang KLA Sebaran belum luas, setelah diinisiasi belum ditindaklanjuti oleh lembaga maupun OPD, untuk itu perlu adanya sinergitas dan komitmen bersama dari Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, lembaga masyarakat serta dukungan penuh dari OPD vertikal.
Kepala LPKA yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang bertempat di Baleharjo Wonosari menyampaikan bahwa di lembaga terseebut telah ada Sekolah non formal kerjasama SKB, Pelatihan Ketrampilan AndikPas yang telah bersertiikat, Pelatihan Barista Kopi, latihan seni musik bersama seniman Gunungkidul, LPKA berbasis pesentren dengan ritual religius, kegiatan Gugus depan berupa Teritorial Pramuka dsb. Dalam upaya Pemenuhan Indentitas Anak, anak-anak di LPKA sudah memiliki Kartu Tanda Anak (KTA) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah berusia 17 tahun. Layanan LPKA berbasis digital sudah ada validasi SDP, Remisi ON line, Integrasi On line, keamanan berbasis IT, Layanan Kunjungan dan sebagainya.
Ari Indarti, SS dari SOS Children Village Yogyakarta menyampaikan beberapa informasi dari kegiatan OPD misalnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dengan prorgram Kunjung Perpustakaan jemput antar anak-anak paud ke perpustakaan dan program lain yang mendukung Kabupaten Layak Anak. Diharapkan beberapa unggulan kegiatan OPD bisa meningkatkan point peningkatan layanan kepada anak.
Di penghujung pertemuan Ibu Wredi, Kabbid Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak DP3APP Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan arahan agar semua bergerak sesuai kewenangan, Kabupaten/Kota segera mewujudkan KLA, mendampingi pengisian data-data dan apa yang akan dilaksanakan dinas-dinas. Setelah pengisian data tersebut, Propinsi akan monitoring lapangan ke Kabupaten/Kota sesuai mekanisme yang ada. Mulai bulan Maret entry data dan bukti yang dikerjakan sehingga dapat mendukung pada saat verikasi tim Propinsi. Kepada perwakilan dari OPD lintas, dunia usaha dan lembaga masyarakat agar dapat menyampaikan kepada pimpinan masing-masing untuk dapat meningkatkan kerjasama dalam peningkatan Kabupaten Layak Anak kabupaten Gunungkidul.
sumber: dpk.gunungkidulkab.go.id
