Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman menjadi penyebab banyaknya kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan perbaikan sanitasi dan air bersih menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus dicapai.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan sanitasi sebagai upaya untuk mencapai akses universal pada akhir tahun 2019.Untuk mewujudkannya, Kemenkes dan beberapa kementerian serta mitra lain meluncurkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada Tahun 2008. Ada 5 pilar STBM yang harus diterapkan dan dilaksanakan yaitu; stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cair.
Pendekatan ini digunakan dengan maksud agar masyarakat tidak saja mendapatkan fasilitas sanitasi yang layak, tetapi juga mau dan mampu mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
Sanitasi juga berkaitan erat dengan stunting, Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyatakan 1 dari 3 anak Indonesia menderita stunting akibat dari sanitasi yang buruk. Akses terhadap sanitasi yang baik berkontribusi dalam penurunan stunting sebesar 27%.
Jika intervensi yang terfokus pada perubahan perilaku dalam sanitasi dan kebersihan, maka dapat menyebabkan potensi stunting berkurang.
Dalam penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah telah menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan STBM karena masyarakat selain sebagai objek juga menjadi pelaku higiene dan sanitasi.
Sebagai bentuk apresiasi, Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.Mk., akan menyerahkan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan kepada kabupaten/kota dan provinsi yang telah mampu dan melaksanakan, Open Defecation Free (ODF) 100%.
Tahun ini, merupakan permulaan diberikannya penghargaan STBM kepada wilayah yang telah mencapai 100% pilar STBM. Terdapat 23 kabupaten/kota dan 1 (satu) provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan STBM kategori pertama.
Provinsi DIY adalah satu-satunya Provinsi seluruh Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut. Dan salah satu dari 23 kabupaten yang mendapatkan penghargaan adalah Kabupaten Gunungkidul, dibawah kepemimpinan Hj. Badingah, S.Sos., dinilai mampu memobilisasi dan mengedukasi warga masyarakatnya memenuhi STBM Pilar pertama, sehingga mendapatkan penghargaan kategori Eka Pratama.
Berdasarkan data e-monev STBM, untuk saat ini hingga Oktober 2018 tercatat ada 23 kabupaten/kota dan 1 (satu) provinsi yang telah mencapai 100% warganya tidak BAB sembarangan. Sementara untuk pilar 2 sampai 5 sudah ada yang menerapkan namun belum ada yang mencapai 100%.
“Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia telah melaksanakan pemicu STBM, dan 23 kabupaten/kota serta 1 provinsi telah lebih dahulu mencapai ODF (terbebas dari BAB sembarangan). Itu adalah sebuah prestasi yang tidak hanya perlu diapresiasi namun dapat pula menjadi pembelajaran bagi kabupaten dan kota serta provinsi lain untuk dapat melaksanakannya,” kata Kirana Pritasari.
Penganugerahan penghargaan STBM Berkelanjutan diserahkan secara langsung kepada Bupati Gunungkidul, oleh Menteri Kesehatan R.I., di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof. Sujudi, jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis, (18/10). Turut serta mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Dewi Irawaty, M.Kes., Kepala Bidang IKP, Supriyanto, S.E., M.T.
Selain jajaran Kementerian Kesehatan R.I., tampak hadir menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan jejaring AMPL yang di hadiri, Sahnas Haque dan Ike Nurjannah. Usai menyerahkan penghargaan dalam sambutannya Menteri Kesehatan menyampaikan, apresiasi kepada kepala daerah yang telah mampu memobilisasi masyarakatnya untuk terlibat dalam pengadaan sanitasi yang layak dan sehat.
Diharapkan semua pihak untuk terus bersinergi membangun masyarakatnya agar berperilaku hidup sehat yang akan menjadikan negara menjadi sehat.
Di hadapan tamu undangan Menkes memberikan apresiasi tersendiri kepada Bupati Gunungkidul, “kira-kira tahun 2010 silam Gunungkidul sangat kering dan tandus, tetapi saya sangat kagum kondisi Gunungkidul saat ini, sangat luar biasa keberhasilannya, ini adalah berkat usaha dan kerja keras ibu Bupati untuk mensejahterakan masyarakatnya, beliau merupakan salah satu pejuang perempuan yang berhasil memimpin daerah yang dulu terkenal kering dan tandus, dan sekarang bukan lagi daerah yang kekeringan, menjadi daerah maju makmur di segala bidang dan perilaku hidup sehat warga masyarakatnya terus meningkat bahkan sudah dalam kategori berhasil. Ini patut kita apresiasi untuk menginspirasi daerah lain”. Ungkapnya.
Menkes juga mendorong mengajak untuk menurunkan angka stunting, dan terus mengajak kepala daerah untuk bersinergi menyatukan misi dengan warga masyarakatnya agar berperilaku hidup sehat.
Di sela acara Bupati Hj. Badingah, S.Sos., kepada media menyampaikan bahwa dirinya akan terus berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Gunungkidul, melalui berbagai program kegiatan di bidang kesehatan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang memadai, sumber daya manusia utamanya tenaga kesehatan. Beliau berharap masyarakat dapat merubah perilakunya, dan menyadari bahwa kesehatan merupakan kebutuhan mendasar untuk hidup yang lebih berkualitas. Serta menegaskan dan mengajak kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan.
Acara dilanjutkan dengan Talk Show STBM dengan narasumber, Direktur Perkim Bappenas, Direktur Kesling Kemenkes, Direktur Bangda SUPD II,Kemendagri dan jejaring AMPL.
sumber: Web Portal Gunungkidul
