Category Archives: PEMERINTAHAN

Guna meningkatkan dan menunjang tertib administrasi pengelolaan Barang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, pada hari Rabu, 20 November 2019 BKAD Gunungkidul mengadakan kunjungan ke BPKD Kabupaten Klaten. Banyak persamaan mendasar dari Aplikasi Persediaan yang dipergunakan antara BKAD Gunungkidul dengan BPKD Klaten, mengingat SIDIA (aplikasi persediaan dari BPKA Klaten) adalah pengembangan […]

Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali torehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali meraih penghargaan Swasti Saba Wistara yang merupakan penghargaan tertinggi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Tahun 2019. Pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang dilaksanakan di Ruang Sasana […]

Dalam rangka memperingati HUT KORPRI Tahun 2019, Panitia Peringatan HUT KORPRI Kabupaten Gunungkidul menggelar Lomba Paduan Suara antar instansi pemerintah se-Kabupaten Gunungkidul yang bertempat di GOR Siyono, Playen, Selasa (19/11/2019). Lomba tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Harian KORPRI Gunungkidul, Agus Priyanto, S.H. mewakili Bupati Gunungkidul dan diikuti oleh 33 Tim Paduan Suara instansi pemerintah […]

Gunungkidul – Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos., menerima Anugerah Kihajar Kategori UTAMA dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Anugerah ini diberikan sebagai apresiasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Kepala Daerah yang mendayagunakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Penerimaan Anugerah Ki Hajar ini diberikan pada Malam Puncak Anugerah Kihajar […]

Wonosari – Kegiatan Paparan analisis PDRB yang yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Gunungkidul ini dilaksanakan dalam rangka untuk melihat kondisi perekonomian yang ada di Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Adapun tujuannya untuk mengamati pertumbuhan ekonomi yang terjadi, untuk menyajikan data makro ekonomi khususnya PDRB, dan untuk melihat sektor […]

Gunungkidul – Dalam rangka tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi unit pelayanan publik tertentu di Wilayah III. Lokus evaluasi pada wilayah III ini adalah 11 Provinsi dan 67 Kabupaten/Kota yang difokuskan pada empat unit evaluasi yaitu, DPMPT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Samsat. Dalam kesempatan ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) […]

Wonosari – Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, kembali meraih penghargaan sebagai Pemenang PR Indonesia Most Popular Leader in Social Media 2019 Untuk Kategori Bupati. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada acara Awarding Session the 5th Jambore PR Indonesia (JAMPIRO), Kamis (31/10), di Ballroom Prime Plaza, Hotel Sanur Bali, Jl. Hang Tuah 46, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Awarding Session […]

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 mencoba ramah disabilitas dengan membangun fasilitas publik yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas yang masih sering terabaikan. Hasil pembangunan yang nyata adalah merehab bangunan yang sudah ada di mana seluruh elemen masyarakat bisa merasakan manfaat dari rehab tersebut, termasuk kelompok disabilitas. Adapun yang di […]

Gunungkidul – International Human Resources Development Program (IHRDP) kembali memberikan penghargaan kepada Bupati Gunungkidul. penghargaan yang diserahkan di Lumire Hotel Jakarta, Sabtu (26/10) malam yakni International Best Leadership Award 2019. IHRDP adalah Lembaga independen non profit oriented dan non politik yang menempatkan posisi sebagai mitra Pemerintah RI dalam bidang pemantauan karya dan prestasi sekaligus penganugerahan […]

Gunungkidul – Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi dan norma sosial kemanusiaan. Sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah , DPRD dan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah membentuk peraturan perundangan yang dapat memberikan arahan, acuan ataupun payung hukum dalam penyelenggaraan perlindungan […]