Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting di wilayah ini.
Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMKPPKB), Dinas Kesehatan, serta pihak terkait lainnya.
Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto mengatakan, stunting masih menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani. Stunting merupakan kondisi gangguan gizi kronis yang dialami anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun atau yang dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Pihaknya menegaskan, penanganan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan, dengan memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup serta pelayanan kesehatan yang optimal.
“Kita harus memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, terhindar dari risiko dan penyakit penyerta, sehingga janin yang dikandung dapat tumbuh sehat. Untuk itulah, ibu hamil harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna selama masa kehamilannya,” ujar Joko dalam rapat yang digelar di Hotel Cykaraya, Rabu (26/2/2025).
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan penurunan angka stunting memerlukan intervensi terpadu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat luas. Keberadaan TPPS diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam sinergi dan koordinasi antari instansi, guna memastikan upaya yang telah dilakukan berdampak positif secara langsung terhadap penurunan angka stunting.
“Saya berharap rapat koordinasi ini dapat mematangkan strategi dan sinergi menuju eksekusi kegiatan yang konkret, sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang tidak lama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, Drs. Sujarwo, dalam paparannya menyampaikan bahwa angka stunting di Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir mengalami pasang surut.
“Berdasarkan data tahun 2023, angka stunting di Gunungkidul tercatat mencapai 22,2 persen. Adapun data terbaru tahun 2024 masih dalam proses survei dan akan segera dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan,” katanya
Sujarwo menekankan pentingnya validitas data dalam penanganan stunting. Selama ini, data yang diperoleh berasal dari survei sehingga belum secara spesifik mencakup data sasaran yang lebih rinci.
“Oleh karena itu, saya berharap ada peningkatan dalam metode pengumpulan dan validasi data agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran,”terang Sujarwo.
Lebih lanjut pihaknya mengatakan, sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting, salah satu program yang telah dijalankan adalah pendampingan bagi calon pengantin (caten). Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 2.265 calon pengantin di Gunungkidul yang mendapatkan pendampingan, angka ini merupakan yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Selain itu, penggunaan aplikasi Elsimil Gunungkidul juga menjadi yang tertinggi di DIY, menunjukkan keseriusan kita (Gunungkidul) dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak,” paparnya.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan komitmennya untuk terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai program inovatif, termasuk edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka memastikan anak-anak di Gunungkidul dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi persaingan global.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan lahir langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien dalam menangani stunting, sehingga angka prevalensi stunting di Gunungkidul dapat terus ditekan, mendukung visi Indonesia untuk mencapai zero stunting di masa depan.
sumber: gunungkidulkab.go.id
