Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali torehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali meraih penghargaan Swasti Saba Wistara yang merupakan penghargaan tertinggi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Tahun 2019.
Mewakili Bupati, Wakil Bupati Gunungkidul, Dr. H. Immawan Wahyudi, M.H., usai menerima penghargaan tersebut menyampaikan bahwa tahun 2019 merupakan keenam kalinya Kabupaten Gunungkidul ikut serta dalam penyelenggaraan KKS, di mulai sejak 2009 berhasil meraih penghargaan Swasti Saba Padapa, dan pada tahun 2011 memperoleh Swasti Saba Wiwerda, dengan klasifikasi pembinaan untuk delapan tatanan terpilih yaitu kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum, sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, hutan sehat, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, kehidupan sosial yang sehat.
Kemudian mulai 2013 hingga 2019 sudah yang keempat kalinya Kabupaten Gunungkidul mendapatkan penghargaan Swasti Saba kategori Wistara, dengan klasifikasi pengembangan untuk tuju tatanan terpilih yakni, kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum, sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, kehidupan sosial yang sehat.
“Terima kasih kepada tim Kabupaten Sehat Gunungkidul yang telah mengantarkan hingga mendapatkan penghargaan kategori Wistara, tentu ini sebuah kerja keras dan kerja sama yang baik, serta banyak pihak baik pemerintah, swasta dan juga masyarakat yang bekerja bersama dalam mewujudkan kabupaten sehat ini, semoga manfaat dan maslahat untuk Pemkab dan masyarakat Gunungkidul”, jelasnya.
Dirinya berharap kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, adalah sehat secara jasmani, rohani, spiritual yang dapat diwujudkan di bawah kepemimpinan Ibu Hj. Badingah, yang mana menjadi visi dan misi selama kepemimpinannya, sehingga menjadikan masyarakatnya maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin.
Menurut Immawan, diraihnya penghargaan Swasti Saba Wistara untuk keempat kalinya ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran dalam hal kesehatan.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Hudori sekaligus ketua panitia penghargaan KKS 2019 menuturkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pengajuan penyelenggaraan KKS 2019.
“Dalam kegiatan kolaborasi antara Kemendagri dan Kemenkes ini terdapat peningkatan dalam pengusulan dokumen KKS. Jika tahun 2017 terdapat 173 Kabupaten/Kota, pada tahun 2019 ini terdapat 202 Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Dengan jumlah yang meningkat tersebut, pada akhirnya ditetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan KKS tahun 2019 yaitu terdapat 6 Provinsi pembina KKS terbaik, 88 Kabupaten/Kota menerima Swasti Saba Wistara, 29 Kabupaten/Kota Wiwerda, 60 Kabupaten/Kota Swasti Saba Padapa.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D menyebut masalah kesehatan dan penanganannya merupakan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Sebab, pembangunan yang dikatakan sukses dan berhasil tak luput dari masalah kesehatan masyarakatnya.
“Masalah kesehatan ini merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di negara maupun Kabupaten/Kota. Khusus kesehatan, Bapak Presiden menggenjot habis-habisan bahkan pas kita kumpul kemarin dalam Rakornas (13/11) beliau juga menekankan betul soal kesehatan ini, ini harus kita dukung bersama oleh Pemerintah Pusat, Kemendagri juga akan all out dukung Pak Menkes, Pemerintah Daerah juga harus dukung, kita harus satu visi,” kata Mendagri.
Menurutnya, terdapat empat aspek untuk menunjang sebuah Kabupaten/Kota yang dapat memenuhi kategori sehat, diantaranya street security, infrastructure security, digital security, dan health security. Keempat variabel tersebut juga perlu didukung dengan kemauan dan kemampuan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.
Mendagri juga menekankan pencegahan atau upaya preventif sangat diperlukan dan lebih baik dari penindakan. Untuk itu, berkaitan dengan health security, kepala daerah diminta untuk melakukan kegiatan dan pengecekan kebersihan dan kesehatan sebagai upaya preventif. “Tak hanya itu, saya minta Kepala Daerah juga memiliki leadership, kemauan dan kemampuan yang mumpuni untuk mengelola Kabupaten/Kotanya menjadi lebih sehat dan ramah untuk warga masyarakatnya,” pungkas Mendagri.
sumber: Web Portal Gunungkidul
