Bawaslu Selenggarakan Rakor Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 Bersama Stakeholder di Kabupaten Gunungkidul

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul menggelar rapat koordinasi lintas stakeholder, di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Jumat, (05/04). Rakor ini dalam rangka memperkuat personil dalam melakukan pengawasan terkait jalannya Pemilu 2019.

Saat menyampaikan sambutannya Bupati Badingah berharap Stakeholder terkait agar dapat secara langsung dalam proses pengawasan, supaya pemungutan suara pada 17 April yang akan datang dapat berjalan dengan aman, tertib sesuai peraturan yang berlaku. “Tentunya perlu adanya kontribusi lintas institusi yang menjadi tanggung jawab bersama”.
Dijelaskan bahwa dirinya terus mengingatkan agar seluruh ASN, kepala desa beserta perangkatnya untuk netral dan tidak terlibat dan terjebak dalam politik praktis.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono, SH, menyampaikan, pihaknya akan mengawal optimalisasi peran pengawasan dengan berpedoman pada peta kerawanan yang melibatkan stakeholder terkait agar Pemilu dapat berjalan lebih baik, aman tertib dan berintegritas.

“Perlu penguatan fungsi pengawasan dengan sering berkoordinasi dalam penyelesaian setiap masalah di lapangan sehingga penyelenggaraan pengawasan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Dirinya berpesan, Pemda terus berupaya mewujudkan netralitas ASN, meski sampai saat ini, dari Bawaslu belum menemukan indikasi adanya ASN yang melakukan pelanggaran atau tidak netral.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Sudodo, M.M., Setda Kabupaten Gunungkidul menyampaikan, sesuai dengan ketegasan KPU, sebentar lagi akan mendistribusikan logistik Pemilu. Untuk itu Pemda siap memfasilitasi bila perlu bantuan dalam melaksanakan pemantauan.

“Perlu sinergitas dari Polsek dan Koramil untuk mengatasi penyimpangan dalam pemilu 2019. selain itu, perlu adanya peta kerawanan dari pengiriman logistik hingga perhitungan suara di tingkat kecamatan,” ungkapnya

Sementara itu, Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Letkol. Inf. Noppy Laksana Armyanto, S.H., menyampaikan, sesuai UU No. 34 tugas TNI yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) salah satunya adalah membantu tugas Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang ada.

“Dalam hal ini TNI siap membackup tugas Kepolisian dalam pam Pemilu mendatang rencananya kami akan mendapat tambahan personel dari Yonif 403 sebanyak 100 orang sehari sebelum Pemilu sudah akan merapat di Makodim,” katanya.

Dikatakan Noppy, sampai saat ini perkembangan situasi di Kabupaten Gunungkidul masih kondusif, diakuinya hal ini  berkat sinergitas TNI dan Polri dan peran Babinsa serta Bhabinkamtibmas melalui pendekatan persuasif di wilayah masing-masing.

Menurutnya, perlu adanya diskusi menjelang pemungutan hasil suara guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Ketika kampanye selesai kita harus berkumpul bersama melakukan rekonsiliasi untuk mengembalikan ketentraman dan kedamaian di Gunungkidul,” imbuhnya.

Selain Bupati dan narasumber juga hadir Kepala Kesbangpol, Drs. Wahyu Nugroho, M.Si dan rapat koordinasi yang diikuti Komisioner Bawaslu Gunungkidul, seluruh Camat se Kabupaten Gunungkidul, seluruh Danramil, dan Kapolsek.

 

sumber: Web Portal Gunungkidul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *