Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Pusat, dr. Ali Mahsun, M. Biomed, melantik Kepengurusan DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Gunungkidul periode 2018-2023. Sebagai Ketua, Ade Jumino, Sekretaris, B. Dwi Winasto, Bendahara, Timbul Jati Nugroho. Pelantikan dilaksanakan di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Rabu, (30/01), pagi.
Pada kesempatan tersebut Ali Mahsun, menyampaikan renternir menjadi momok bahkan penyebab gulung tikarnya ekonomi rakyat. Ali Mahsun menjelaskan, pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga tahun 2018 telah tersalurkan 340 triliun untuk permodalan ekonomi rakyat, dan saat ini 2019 sebesar 140 triliun. Namun faktanya masih ditemukan rentenir yang tumbuh subur di kawasan pasar tradisional, kawasan terminal dan kawasan sentra usaha rakyat.
“Saya tidak mempersoalkan berapa besar KUR dikucurkan dan kemana dana itu disalurkan, tetapi yang jelas kami bertekad bulat mewujudkan pilar ekonomi pedagang kaki lima dengan cita-cita luhur, memiliki bank sendiri yaitu bank kaki lima Indonesia,” tegasnya.
“Rakyat membutuhkan KUR yang dapat diakses dengan mudah supaya rentenir bisa kita perkecil. Tujuan akhirnya nanti masyarakat bisa berkembang ekonominya serta rakyat Gunungkidul bisa sejahtera,” ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Gunungkidul, Dr. H. Immawan Wahyudi, M.H., dalam sambutannya mengatakan terkait dengan praktik rentenir yang masih marak dijumpai di lapangan, saat ini pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul bersama instansi dan jajaran perbankan telah menyiapkan program untuk menekan hal tersebut.
“Secara rinci, kami belum bisa menjabarkan, namun kita telah berupaya dan telah membahas program tersebut bersama pihak terkait termasuk perbankan di Gunungkidul,” pungkas Immawan.
Tampak hadir menyaksikan, Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto, A.Md., beserta jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Pimpinan Perbankan, dan sejumlah undangam lainnya.
sumber: Web Portal Gunungkidul
